Suasana sidang gugatan Kades Karang Dapo atas PT. Mitra Ogan

Kades Karang Dapo Gugat PT. Mitra Ogan, Perwakilan Perusahaan Tak Hadir Sidang Perdana

OKU – Kisruh antara Pemerintah Desa Karang Dapo Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan PT (Perkebunan) Mitra Ogan akhirnya berlanjut ke ranah hukum. PT. Mitra Ogan digugat oleh Kepala Desa Desa Karang Dapo terkait dengan corporate social responsibility (CSR).

Gugatan Kepala Desa Karang Dapo tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Baturaja dengan register perkara nomor 26/ pdt.G/2021/PN.BTA.

“Ya betul kami mewakili klien kami Kepala Desa Karang Dapo ibu Maryinawati mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Batiraja, dan hari ini ( Senin, 12 Juli 2021) adalah jadwal sidang pertama kami,” ujar Sapriadi Syamsudin, SH., MH., kuasa hukum Martinawati, S.TP. Kades Karang Dapo selaku penggugat.

Sapriadi Syamsudin, SH., MH., menyampaikan bahwa pihaknya dari team Kantor Law Office Sapriadi Syamsudin, SH., MH & Partners sesuai dengan surat kuasa dari Kades Karang Dapo telah mendaftarkan gugatan dengan register perkara Nomor 26/pdt.g/2021/pn.bta.

“Seyogya nya hari ini para pihak hadir dalam sidang pertama namun tergugat PT. Mitra Ogan tidak hadir namun pihak Turut Tergugat yaitu Bupati OKU melalui kuasa hukumnya sudah hadir. Sidang ditunda oleh majelis hakim dua minggu kedepan,” beber pengacara kondang dengan julukan Lawyer Top Nusantara itu.

Sapriadi Syamsudin juga menjelaskan gugatan ini terkait persoalan kewajiban CSR yang tidak dilaksanakan oleh tergugat karena menurut klien mereka selama klien mereka menjabat sebagai kepala desa, tergugat yaitu PT. Mitra Ogan tidak pernah melaksanakan kewajibannya.

“Meskipun klien kami telah meminta secara lisan dan tertulis namun tetap saja tergugat tidak melaksanakan kewajibannya,” tegas Sapriadi.

Terkait kewajiban CSR perusahaan, dijelaskan oleh Sapriadi telah diamanatkan dalam UU RI NO 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Serta Amanat Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

“Artinya menurut kami selaku kuasa hukum patut diduga perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Maka dalam petitum gugatan kami sangat jelas apa-apa saja yang kami tuntut atau kami mintakan.
Kami berharap perkara ini berjalan baik dan majelis dapat memeriksa dan mengadili dengan objektif dan berkeadilan. Karena gugatan ini adalah untuk masyarakat Desa Karang Dapo Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU,” tandas Sapriadi.

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

5 + 5 =