Penyuluhan Hukum Kejari OKU di Kecamatan Lubuk Raja

Penyuluhan Hukum Di Lubuk Raja, Kejari OKU Bahas Korupsi Dana Desa Hingga Pungli BLT Dan PTSL

OKU – Upaya pencegahan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa terus dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (Kejari OKU), korps Adhyaksa yang dipimpin oleh  Asnath Anytha Idatua Hutagalung,SH.MH., tersebut pada Kamis  (29/9/2022) kembali memberikan penyuluhan hukum dan penerangan hukum bagi kepala desa beserta perangkatnya se Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu .

Kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Lubuk Raja tsebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) OKU Asnath Anytha Idatua Hutagalung, SH.MH., diwakili oleh Seksi Intelijen Kejari OKU yang dipimpin Kasi Intelijen Variska Ardina Kodriansyah, SH., MH., beserta staf, 7 orang kepala desa se Kecamatan Sinar Peninjauan beserta perangkatnya dan juga pendamping desa wilayah Kecamatan Lubuk Raja.

Dedi Setiawan, SH., dan Eral Fauzi, SH., staf Pengelola Data Intelijen Kejari OKU yang menjadi pemateri pertama dan kedua dalam kegiatan tersebut menguraikan tugas dan kewenangan kejaksaan sebagaimana diatur dalam UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU 11 tahun 2021.

Dedi Setiawan dan Eral Fauzi menjelaskan bahwa secara umum kecenderungan kejadian (penyalahgunaan) pengelolan dana desa disebabkan oleh 2 hal yakni yang disebabkan tidak murni kesalahan kepala desa dan murni kesalahan kepala desa.

Indikasi penyalahgunaan pengelolaan dana desa yang disebabkan tidak murni kesalahan kepala desa biasnya disebabkan oleh unsur kealfaan atau khilafan dengan indikasidiantaranya ; adalah dalam administrasi, terjadi kesalahan dalam perencanaan, terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan, kesalahan dalam spesifikasi pekerjaan, dan kesalahan dalam estimasi biaya

Sedangkan penyalahgunaan dana desa yang disebabkan murni kesalahan kepala desa menurut Hendri Dunan dapat dilihat dari adanya unsur disengaja dalam penyalahgunaan pengelolaan dana desa dengan indikasi; adanya duplikasi anggaran (anggaran ganda), penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, kepala desa meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribafi namun tidak dikembalikan, adanya pungutan pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan/kabupaten, membuat perjalanan dinas fiktif, mark-up honorarium perangkat desa, mark-up dalam pembelian ala tulis kantor, dan membuat kegiatan proyek fiktif.

Dijelaskan pula oleh Dedi Setiawan bahwa potensi penyalahgunaan dana desa terjadi mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan penggunaan dana desa “Potensi penyalahgunaan penggunaan dana desa ini terjadi sejak tahap perencanaan hingga tahap pelaporan,” ujar Dedi.

Dalam tahap perenencanaan menurut Dedi potensi penyalahgunaan dana desa dapat dilihat dengan indikasi diantaranya ; musrenbang dalam RAPBDes hanya formalitas, pembuatan RAPBDes tidak sepenuhnya mengacu pada permendes prioritas penggunaan dana desa, pembuatan RAB tidak proporsional / mark-up, pembangunan fisik tidak dilakukan survey lapangan dengan maksimal.

“Kalau dalam tahap pencairan indikasi penyalahgunaan dana desa biasanya dapat dilihat dari ; tidak dilengkapi dengan surat permintaan pembayaran; tidak dilengkapi bukti transaksi; tidak di verifikasi oleh PTPKD; besarnya pencairan berdasarkan perkiraan kades dan bendahara; dana yang dicairkan tidak disalurkan dan disimpan dalam jumlah melebihi batas yang ditentukan dalam waktu yang lama; dan dana yang dicairkan tidak disimpan pada tempatnya,” urainya.

Sedangkan dalam tahap pelaksanaan, penyalahgunaan dana desa dapat dilihat dengan indikasi diantaranya ; pelaksana kegiatan yang ditunjuk hanya formalitas; tenaga pendamping dana desa tidak maksimal dalam melakukan pendampingan; kegiatan tidak sesuai APBDes; kegiatan dilaksankan tidak sesuai RAB; dan kegiatan dilaksanakan melewati tahun anggaran.

Peserta penyuluuhan hukum se Kecamatan Lubuk Raja

Ditambahkan oleh Eral Fauzi, SH., bahwa dalam tahap pelaporan penyalahgunaan dana desa dapat dilihat dengan indikasi diantaranya ; pelaporan melebihi batas waktu; dokuken pendukung LPJ baru dibuat saat pelaporan, sehingga tidak sesuai waktu realisasi / transaksinya; rekayasa bukti pendukung LPJ keuangan; stempel palsu pada bukti transaksi fiktif; tanda tangan penerima dana dipalsukan; pelaksana kegiatan hanya tanda tangan tetapi tidak menerima dana kalaupun menerima jumlahnya tidak sesuai; dan adanya klaim pekerjaan miilik dinas pemerintah daerah sebagai pekerjaan desa.

“Untuk terhindar dari korupsi penggunaan dana desa, maka perencanaan harus disusun secara matang berdasarkan prioritas dan memperhatikan kebutuhan masyarakat desa, gunakan anggaran secara benar, minimalisir diskresi dengan tetap berkonsultasi dengan pemerintah daerah, optimalkan fungsi pengawasan internal, dan laporan pertanggungjawaban harus disusun secara benar dan tidak manipulatif,” tandas Eral Fauzi.

 

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari OKU Variska Ardina Kodriansyah, SH.,MH., dalam materinya menegaskan tentang fungsi pendampingan dan penggalangan Bidang Intelijen Kejaksaan dalam pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah.

Menurut Variska dalam kegiatan pendampingan pembangunan dahulu Kejaksaan memilki TP4D, dan saat ini fungsi pendampingan di Kejaksaan ada di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa Kasi Intelijen menyarankan kepada kepala desa yang merasa bingung atau ragu-ragu untuk mengkonsuiltasikan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa ke Kejaksaan Negeri OKU.

“Seksi Datun Kejari OKU telah melakukan MoU dengan Pemkab OKU jadi desa sebagai bagian dari Pemkab OKU dapat juga mengajukan pendampingan ke Seksi Datun, jadi jika kepala desa ragu atau bingung, silahkan dating ke kantor, konsultasikan atau mengajukan pendampingan ke Kejari OKU, dan pendampingan ini tidak di pungut biaya,” tegas Variska.

Variska juga menyampaikan jika ada kepala desa atau masyarakat yang enggan  ke Kantor Kejari OKU, bisa datang ke Citimall, setiap hari Rabu, mulai pukul 13.00 Kejari OKU melalui Bidang Datun membuka konsultasi hukum gratis

“Jaksa masuk mall setiap hari Rabu jam 13.00 di lantai dasar citimall, Konsultasi hukum dengan Kasi Datun, silahkan tanyakan masalah apapun tentang hukum,” himbau Variska.

Selain menjelaskan tentang tugas dan fungsi kejaksaan Variska Ardina Kodriansyah juga menjelaskan tentang potensi terjadinya tindak pidana pungutan liar di desa,

“Yang sering masuk laporan ke Kejaksaan itu, pungli dalam pembagian BLT dan pungli dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Prona kalau zaman dahulu,” cerita Variska.

Variska menekankan kepada kepala desa dan perangkat desa agar tidak memungut biaya diluar ketentuan yang ada, dan dirinya menyarankan jika ada kekurangan biaya dalam pelaksanaan program tersebut, agar petugas (aparatur desa yang bertugas dalam pelaksanaan program PTSL) meminta bantuan pemilik tanah sesuai dengan kekurangan yang ada.

“Untuk pembagian BLT, agar tidak ada pungli, sebaiknya Kepala Desa menyaksikan langsung pembagian BLT, agar tak ada pungli dari oknum perangkat yang nakal, sedangkan untuk program PTSL jika misalnya ada kekurangan patok untuk batas tanah, minta bantuan pemilik tanah untuk menyiapkan patok, jangan meminta uang tambahan,” tandasnya.

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*