OKU – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD PKS OKU Azwar Aripin, M.Pd.I., dalam pers rilisnya yang diterima media ini, Kamis (8/9/2022).
Dalam pers rilis tersebut Azwar Aripin menyampaikan bahwa penolakan atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut juga telah terlebih dahulu dilakukan oleh Fraksi PKS DPRRI dalam Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan I tahun 20022-2023 yang membahas tentang kenaikan harga BBM, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta , Selasa (6/9/20220) lalu.
“PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Dan kami dari PKS mendukung aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya dalam rangka menolak kenaikan harga BBM. Mari kita ketuk hati pemerintah untuk dapat membatalkan keputusan tersebut,” demikian tertulis dalam pres rilis tersebut.
Disebutkan oleh Azwar bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang secara resmi telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar, dinilai sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih mengalami kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi Covid-19.
“PKS OKU menurut Azwar Aripin berada dalam posisi bersama masyarakat menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM ditengah ekonomi rakyat yang belum pulih pasca pandemi Covid-19, menurutnya hal ini akan sangat memberatkan dan bahkan cenderung akan menyengsarakan rakyat karena kenaikan BBM akan menimbulkan efek domino dengan naiknya harga-harga di sektor lainnya, mulai dari harga sembako hingga tarif jasa transportasi,” urainya.
Disampaikan pula oleh Azwar bahwa kebijakan menaikkan harga BBM itu berbanding terbalik dengan turunnya harga sejumlah komiditi hasil pertanian rakyat, seperti harga karet, sawit, jagung dan hasil komoditas pertanian lainnya, hal ini menurutnya sungguh melukai dan mencekik masyarat kecil.
“Kita baru saja merayakan HUT RI yang ke 77 tahun dengan tema “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” namun nampaknya tema tersebut tercederai oleh kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM, oleh sebab itu secara tegas PKS menolak dan meminta pemerintah meninjau ulang dan membatalkan kenaikan harga BBM,” tegas Azwar.
Ditambahkannya bahwa, beberapa waktu yang lalu rakyat terpukul dengan naiknya harga minyak goreng, belum selesai permasalahan melonjaknya harga minyak goreng harga telur pun meroket. Kenaikan harga BBM bersubsidi diyakini oleh pihaknya akan menurunkan daya beli Masyarakat khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih sepenuhnya.
Petani, peternak, nelayan, tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, super truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit, terpukul secara ekonomi dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi.
“Guna menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM tersebut, kami akan melakukan aksi flash mob di Taman Kota Baturaja pada Sabtu (10/9/2022) mendatang,” tandasnya.
Komentar