oleh

Cegah Penyalahgunaan Dana Desa, Kejari OKU Berikan Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Bagi Perangkat Desa Sekecamatan Muara Jaya

OKU – Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (Kejari OKU) berkomitmen untuk terus melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupataten Ogan Komering Ulu, hal itu disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri OKU Choirun Parapat, SH., MH., melalui Kepala Seksi Intelijen Hendri Dunan, SH., saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Advokasi Hukum Dalam Tata Kelola Dana Desa se-Kecamatan Muara Jaya, Selasa (9/7/2024).

Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa Kemala Jaya Kecamatan Muara Jaya itu selain dihadiri oleh Kajari OKU yang diwakili Kasi Intel Hendri Dunan, SH., bersama Staf Intelijen Kejari OKU, juga dihadiri Camat Muara Jaya, Doni Heridadi, S.STP., M.Si., Kepala Dinas PMD OKU yang diwakili Muhammad Al Ghazali, S.STP., M.AP., Kepala Desa, Ketua BPD dan Perangkat Desa se-Kecamatan Muara Jaya.

Dalam sambutannya mewakili Kajari OKU, Kasi Intel Hendri Dunan, SH., menegaskan komitmen Kejari OKU dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana amanat Jaksa Agung Republik Indonesia.

“Yang seharusnya hadir adalah Kajari OKU langsung, namun karena beliau ada kegiatan keluar kota jadi mewakilkan kepada kami, kami hadir kemari dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengelolaan dana desa,” ucap Hendri Dunan.

Menurut Henri, pengelolaan dana desa itu sangat rentan terjadi penyimpangan, baik itu sejak awal memang ada niat atau karena ada kelalaian dari aparatur ditingkat desa.

“Tujuan kami mengingatkan kembali, agar jangan sampai ada penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, pahami aturan yang ada, karena ada perubahan-perubahan  aturan dalam pengelolaan dana desa ini, Jaksa Agung selalu mengingatkan kami jangan sampai Kades jadi objek pemeriksaan tindak pidana korupsi, namun jika niat awal sudah ada harus tetap di proses,” tegas Hendri.

Guna mencegah jangan sampai kepala desa bermasalah dengan hukum, menurut Hendri Kejari OKU membuka seluas-luasnya ruang konsultasi dan diskusi untuk para kepala desa.

“Jika ada keragu-raguan dalam mengambil kebijakan, pintu Kejari OKU selalu terbuka untuk bapak/ibu berkonsultasi, ada Bidang Datun (perdata dan tata usaha negara) yang bisa memberikan panduan dan arahan agar tidak terjadi kesalahan, silahkan dimanfaatkan kesempatan ini, jangan sampai hadir ke Kejaksaan karena ada panggilan,” seloroh Hendri mengakhiri sambutannya.

Sementara itu, Camat Muara Jaya, Doni Heridadi, S.STP., M.Si., dalam sambutanya menyampaikan permintaan agar Kejari OKU terus memberikan pembinaan dan bimbingan hukum kepada aparat pemerintahan desa se-Kecamatan Muara Jaya sehingga aparat desa diwilayahnya terhindar dari permasalahan hukum.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, Kejari OKU dapat  memberikan pembinaan arahan dan bimbingan, kami sadari, tak ada gading yang tak retak, untuk itu kami membuka pintu untuk menerima bimbingan dan arahan dari Kejari OKU,” ucap Doni Heridadi.

Sedangkan kepada para peserta yang berasal dari 7 desa se-Kecamatan Muara Jaya, Doni Heridadi berharap para peserta pembinaan dan penyuluhan advokasi hukum dalam tata kelola dana desa dapat mengikuti kegiatan secara serius.

“Untuk peserta mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik, apa-apa yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan, semoga dengan kegiatan ini, dapat membuat kita lebih tau terkait pengelolaan dana desa, sehingga kita terhindar dari permasalahan hukum,” tegas Doni.

Senada dengan Camat Muara Jaya, Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Muara Jaya Tambat menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan dan penyuluhan advokasi hukum dalam tata kelola dana desa dilaksanakan guna mendapatkan pembinaan dari Kejari OKU utamanya dalam aspek humum pengelolaan dana desa.

“Kegiatan ini sengaja dilaksanakan untuk mendapatkan pembinaan dari Kejaksaan Negeri OKU utamanya aspek hukum dalam pengelolaan dana desa, agar kami perangkat desa ini dapat terhindar dari permasalahan hukum, kegiatan ini sendiri diikuti oleh 7 kepala desa, 7 Ketua BPD dan perangkat desa dari 7 desa se-Kecamatan Muara Jaya,” ucap pria yang menjabat sebagai Kepala Desa Karang Lantang itu.

Peserta Pembinaan dan Penyuluhan Advokasi Hukum Dalam Tata Kelola Dana Desa se-Kecamatan Muara Jaya

Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Advokasi Hukum Dalam Tata Kelola Dana Desa se-Kecamatan Muara Jaya tersebut diisi dengan penyampaian materi dari 3 orang nara sumber, yaitu Kasubsi Sospol Abdullah Arby, SH., MH., Camat Muara Jaya Doni Heridadi, S.STP., M.Si., dan Dinas PMD OKU yang diwakili Muhammad Al Ghazali, S.STP., M.AP.

Camat Muara Jaya Doni Heridadi yang menjadi pembicara pertama memaparkan tentang Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah Desa, menurut Doni yang menjadi dasar pengawasan dan pembinaan pemerintah desa adalah Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2018.

“Dasar pelaksanaan monev oleh kecamatan PP No 17 tahun 2018, selain monev pembinaan dapat dilakukan secara  langsung ke desa melalui forum maupun pertemuan di desa langsung,” tutur Doni.

Menurut Doni tujian dari pengawasan dan pembinaan tersebut adalah untuk menjamin jangan sampai ada desa tidak terbina, dijelaskannya bahwa pihaknya akan selalu memberikan bimbingan dan arahan ke desa, sebagai contoh untuk pembangunan fisik pihaknya selalu hadir mulai dari titik nol pembangunan.

“Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 menetapkan mekanisme pengawasan dan pembinaan yang komprehensif untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Ini penting untuk mewujudkan desa yang mandiri, transparan, dan akuntabel dalam mengelola keuangan dan pembangunan.,” jelas Doni.

Sementara itu Kasubsi Sospol Kejari OKU Abdullah Arby dalam paparan materinya menekankan bahwa penggunaan dana desa harus merujuk ke SDGs agar dapat terjalin keberkesinambungan

“Ada 18 program program prioritas penggunaan dana desa yang mengacu pada program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang berisi 18 poin yang sejalan dengan SDGs Nasional dengan target desa tanpa kemiskinan, kelaparan, keterlibatan perempuan, air bersih dan sanitasi, serta pertumbuhan ekonomi desa yang merata serta pertumbuhan ekonomi desa yang merata,” ungkap Arby.

Abdullah Arby juga menegaskan Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU 11 tahun 2021 tentang perubahan UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sedanglan terkait tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa dijelaskan oleh Abdullah Arby, SH., MH., bahwa dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi utamanya dalam pasal 2 dan pasal 3 telah dijelaskan secara jelas siapa saja yang terkategori pelaku tindak pidana korupsi.

“ Kami di kejaksaan metode dalam pemberantasan korupsi, yang pertama secara Preventif atau pencegahan, seperti kegiatan kita ini, masuk kategori preventif, pengawasan baik dari camat maupun BPD dan masyarakat juga terkategori preventif, yang berfungsi untuk pencegahan, staregi represif, ini strategi terakhir yaitu kita lakukan proses hukum jika telah terjadi tindak pidana. Selain itu kami jiga memiliki strategi restoratif, strategi ini berupa pemulihan kerugian negara, dilakukan jika dalam penanganan sebuah perkar ditemukan kerugian negara dan masih memungkinkan untuk dilakukan pengembalian kerugian uang negara tersebut,” beber Arby.

Selain itu, Arby juga menjelaskan peran Kejaksaan dalam Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), menurut Arby Satgas Saber Pungli terdiri dari 3 lembaga, yakni Kejaksaan, Kepolisian dan Inspektorat.

“Ada 8 area sasaran mencegah dan menghapus pungli, kalau didesa ini biasanya terkait PTSL, pemerintah desa tidak boleh melakukan pungutan melebihi besaran yang ditetapkan yaitu  sebesar Rp. 150.000, selain itu biasanya juga ada yang datang ke desa dan mengancam perangkat desa dan minta uang, kalau ada itu, silahkan laporkan ke kami, kita tangkap,” tegasnya.

Muhammad Al Ghazali, S.STP., M.AP pembicara ketiga dalam kegiatan tersebut dalam materinya tentang pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaa, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

“Kami dari PMD memberikan apresiasi ke Kecamatan Muara Jaya yang merupakan kecamatan pertama yang telah menyelesaikan musyawarah desa, dan ini adalah salah satu dari tahapan pengelolaan keuangan desa yakni tahap perencanaan,” ucap Al Ghazali.

Al Ghazali juga menekankan bahwa pengelolaan dana desa tetap mengacu pada program proritas yang telah ditetapkan pemerintah dan dirinya juga berharap agar aparatur pemerintah tetap taat pada aturan dan menghindari permasalahan hukum.

“Temuan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa terdiri dari dua macam, yakni temuan administrasi dan temuan administrasi yang  menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah, dan kegiatan kita kali ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah adanya penyimpangan pengelolaan dana desa tesebut,” ujarnya.

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *