Sosialisasi Peranserta Kejaksaan dalam pencegahan penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Lubuk Batang tahun 2022

Cegah Penyalahgunaan Dana Desa, Kejari OKU Lakukan Sosialisasi Kepada Kades Dan Perangkat Desa Se Kecamatan Lubuk Batang

OKU – Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (Kajari OKU) Asnath Anytha Idatua Hutagalung, SH, MH., diwakili Kasi Intelijen Kejari OKU Variska Ardina Kodriansyah, SH., MH., menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Peran Serta Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Oleh Pemerintah Desa se Kecamatan Lubuk Batang Tahun 2022, Rabu (28/9/2022).

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kecamatan Lubuk Batang tersebut dihadiri oleh  Kasi Intelijen Kejari OKU Variska Ardina Kodriansyah, SH., MH., Camat Lubuk Batang Helni Helni Purnaningsih, SE., M.Si., Kapolsek Lubuk Batang yang diwakili Iptu Zainudin, Danramil Lubuk Batang Kapten Surasa, Kepala Desa se Kecamatan Lubuk Batang, Pendamping Desa dan serta pesrta sosialisai dari 15 Desa se Kecamatan Lubuk Batang.

Camat Lubuk Batang Helni Purnaningsih saat membuka kegiatan mennyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi oleh aparat hukum dari Kejaksaan Negeri OKU tersebut dinilainya sangat penting untuk kepala desa dan perangkat desa se Kecamatan Lubuk Batang.

“Kita berharap ada peran serta Kejaksaan dalam pencegahan penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Lubuk Batang, saya berharap peran Kejaksaan jangan sampai dalam proses penindakan, karena kalau sudah penindakan berarti kita salah,” ucap Helni.

Helni juga berharap kiranya seluruh pemerintah desa se Kecamatan Lubuk Batang tidak ada yang bermasalah dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, agar hal itu terwujud dirinya berharap kepala desa dapat mematuhi juknis pengelolaan dana desa yang telah ada.

“Mengelola dana pemerintah setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan, patuhi juknis yang sudah dikeluarkan pemerintah, jika tidak ada dalam juknis koordinasikan dengan Dinas PMD. Sekali lagi saya berharap tidak ada satu desa pun yang melakukan penyalahgunaan dana desa,” tandas Helni.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Variska Ardina Kodriansyah, SH., MH., didampingi staf Intelijen Kejari OKU Bidang Pengelola Data Intelijen Eral Fauzi dan Dedi Setiawan dalam paparan materinya menjelaskan Tugas dan Kewenangan  Kejaksaan sebagaimana diatur dalam UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  sebagaimana telah diubah dengan UU 11 tahun 2021 dan juga memaparkan tentang indikasi-indikasi penyalahgunaan dana desa.

“Keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan pelaksanaan, penata usahakan, pelaporan dan pertanggung jawaban harus dilaksanakan dengan benar, dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa jangan sampai ada rekayasa,” urai Dedi Setiawan saat memaparkan tentang indikasi penyalahgunan dana desa.

Selain itu, Dedi juga memaparkan program prioritas penggunaan dana desa yang mengacu pada program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang berisi 18 poin yang sejalan dengan SDGs Nasional dengan target desa tanpa kemiskinan, kelaparan, keterlibatan perempuan, air bersih dan sanitasi, serta pertumbuhan ekonomi desa yang merata.

Peserta sosialisasi peranserta Kejaksaan dalam pencegahan penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Lubuk Batang

Sementara itu Eral Fauzi dalam penyampaian materinya menjabarkan Tugas dan Wewenang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 B UU 11 tahun 2021 tentang perubahan UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

“Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan; c. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri; d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan e. melaksanakan pengawasan multimedia,” urai Eral menjabarkan tugas dan wewenang Bidang Intelijen Kejaksaan.

Menurut Eral, kecenderungan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa terjadi karena karena dua hal, yakni murni kesalahan kepala desa dan tidak murni kesalahan kepala desa. Penyimpangan pengelolaan yang terjadi karena murni kesalahan Kepala Desa dapat dilihat dengan indikasi : Duplikasi anggaran ; penggunaan tidak sesuai peruntukan; meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi, namun tidak dikembalikan; pungutan/ pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten; membuat perjalanan dinas fiktif; mark-up pembayaran honorarium perangkat desa;  mark-up pembelian ATK dan membuat kegiatan atau proyek fiktip dengan menggunakan dana desa.

Sedangkan kecenderungan penyimpangan pengelolaan dana desa yang disebabkan tidak murni kesalahan kepala desa dapat dilihat dengan indikasi : kesalahan bisa terjadi karena kelemahan dalam administrasi keuangan; terjadi kesalahan perencanaan; terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan; kesalahan dalam penyusunan spesifikasi pekerjaan dan kesalahan estimasi biaya.

“Kami di Kejaksaan memiliki 3 strategi dalam pemberantasan korupsi, yaitu ; yang pertama ptrategi preventif , yaitu berupa penyuluhan hukum seperti yang kita laksanakan ini, kemudian zona integritas di desa-desa. Strategi kedua yaitu strategi restoratif, strategi ini berupa pengembalian uang negara, dilakukan jika dalam penanganan sebuah perkar ditemukan kerugian negara dan masih memungkinkan untuk dilakukan pengembalian kerugian uang negara tersebut. Dan terakhir Staregi Represif, ini strategi terakhir yaitu kita lakukan proses hukum,” paparnya.

Kasi Intel Kejari OKU Variska Ardina Kodriansyah, SH., MH., selaku pemberi materi utama menjelaskan tentang potensi tindak pidana pungutan liar (pungli). Menurut Variska, pungli didesa banyak terjadi pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan juga dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Pungli di program BLT biasanya perangkat desa minta cas back dari penerima BLT, makanya dalam Pembagian BLT sebaiknya Kepala Desa ada dan mengawasi langsung, ini untuk mencegah pungli. Sementara dalam program PTSL biasanya dengan dalih biaya kurang, kalau ada yang kurang, jangan minta uang dengan masyarakat, kalau kurang untuk patok tanah, minta langsung patok tanah dari pemilik tanah, jangan minta uang tunai, ini berpotensi pungli,” tegas Variska.

Sedangkan dalam pengelolaan dana desa, Variska menjelaskan bahwa pihak Kejaksaan selain penegakan hukum juga memiliki kewenangan pendampingan program desa melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

“Jika ada yang bingung dengan program yang akan dilaksanakan, silahkan kepala desa datang ke Kantor Kejaksaan, konsultasikan program yang akan dilaksanakan, gratis tidak dipungut biaya, karena payung hukumnya sudah ada, Kejaksaan sudah menjalin kerjasama dengan Pemda, silahkan manfaatkan fasilitas pemerintah itu,” tandas Variska. (Red)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*