Bengkulu, Beritakite.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan (Kanwil KemenHAM Sumsel), Hendry Marulitua, S.H., M.H., membuka kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Negara dengan tema “Peran Media Siber dalam Mendorong Perlindungan HAM di Era Digital” yang dilaksanakan pada Senin (27/4/2026) di Hotel Mercure Bengkulu.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Tengku Zulkarnaen, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Berti Andriani, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, Sekjen Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Rahiman Dani, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bengkulu, Bapak Dedi Hardiansyah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bengkulu.
Kegiatan diawali dengan prosesi pengukuhan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bengkulu periode 2025–2030 yang dipimpin oleh pengurus JMSI Bengkulu. Prosesi ini menjadi bagian dari penguatan kelembagaan media siber di daerah dalam mendukung penyebaran informasi yang berkualitas.
Sebagai bentuk sinergi antar lembaga, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara JMSI Bengkulu dengan Kanwil KemenHAM Sumsel dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hak asasi manusia.
Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut serta menekankan pentingnya peran media siber dalam mendukung penyebaran informasi yang berkualitas di tengah masyarakat. Ia juga berharap sinergi antara media dan pemerintah dapat terus terjalin dengan baik.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Sumsel, Hendry Marulitua, menyampaikan ucapan selamat kepada kepengurusan JMSI Bengkulu yang baru saja dikukuhkan. Ia menegaskan bahwa media siber memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat modern.
“Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi, khususnya media siber telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Media siber tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga berperan sebagai ruang publik yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini, menyebarkan informasi, serta mengawal berbagai isu, termasuk isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia,” ujarnya.
Ia juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam memahami dan mengelola informasi digital secara bijak.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam mengelola informasi digital secara tepat, serta mampu menjadi agen perubahan dalam menciptakan ruang digital yang sehat, inklusif, dan berperspektif HAM,” tambahnya.
Gubernur Bengkulu melalui Asisten Administrasi Umum, Nandar Munadi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu mendukung penuh penguatan kapasitas aparatur negara dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi informasi. Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah dan media siber menjadi kunci dalam menciptakan ruang digital yang kondusif serta berpihak pada nilai-nilai hak asasi manusia.
Selanjutnya, kegiatan diisi dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Direktorat Reserse Siber Polda Bengkulu, Ipda Angga Wijatmara, S.H., yang mengulas tantangan dan penegakan hukum di ruang siber, serta narasumber dari JMSI, Dr. Alexander, M.AP, yang menyoroti peran strategis media dalam membangun literasi digital masyarakat. Diskusi berlangsung interaktif dengan dipandu oleh moderator Oni Lizapahlania.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman aparatur negara terhadap pentingnya pengelolaan informasi digital yang bertanggung jawab.
Komentar