Jokowi Dikepung Aksi, KAMMI OKU Raya Turut Bersuara

Ketua Umum KAMMI OKU Raya, Iskandar, S.Pd.

Ketua Umum KAMMI OKU Raya, Iskandar, S.Pd.

Baturaja,OKU-Gelombang aksi akhir-akhir ini yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa diberbagai dearah di Indonesia terlihat memenuhi pemberitaan media. Aksi tersebut adalah bentuk tanggapan dan sentimen masyarakat atas kebijakan pemerintah yang belakangan ini semakin menyengsarakan dan sangat tidak pro rakyat. Diantaranya dipicu oleh kelangakaan minyak goreng beberapa waktu lalu namun kini ketika minyak goreng telah banyak tersedia justru harganya yang sangat mencekik kantong rakyat.

Tidak hanya itu,  mahalnya minyak goreng dinegeri kaya akan sawit ini juga dibarengi dengan naiknya Bahan Bakar Minyak jenis Pertamax, naiknya Pajak Pertambahan Nilai, ditambah dengan kebutuhan pokok pangan yang mayoritas naik di bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran ini. Hal-hal inilah yang membuat geram masyarakat terhadap pemerintah. Luka covid-19 yang belum sepenuhnya pulih, seakan ditambah cuka dengan statment orang-orang Presiden terkait wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode.

Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah OKU Raya, Iskandar turut merespon tingkah polah pemerintah yang meresahkan rakyat ini. Menurutnya, seperti terkait ketersediaan bahan pangan dan mahalnya kebutuhan pokok menjelang Ramadhan sepertinya telah menjadi tradisi terus-menerus terjadi di Indonesia pertahunnya, namun tidakkah Pemerintah telah mengantisipasi dan menemukan formula baru sehingga tidak terlalu menjadi beban bagi masyarakat ditengah pandemi yang belum kunjung usai ini.

“Pemerintah seharusnya jauh hari sebelum Ramadhan tiba telah memperhitungan masalah ekonomi yang seperti ini, tidak malah mengeluarkan stament-statment yang tidak berguna. Karena masyarakat bukan butuh nasihat tidak usah memakai minyak namun .memakai air saja kalau mau masak, tetapi masyarakat butuh kejelasan penyesuaian harga  serta ke-tersediaan bahan pokok di pasaran dengan situasi dan kondisi ditengah pandemi dan Bulan Suci.”ujarnya.

Iskandar juga turut menanggapi terkait wacana penambahan masa jabatan dan penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 yang sangat inskonstitusi. “sebagaimana bunyi Pasal 7 UUD 1945 hasil amandemen Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999 bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Hal ini sudah jelas menerangkan terdapat pelanggaran konstitusi pada wacana 3 peiode tersebut “tandas Iskandar.

“Begitupun dengan kenaikan BBM yang menjadi pelanggaran janji politik Presiden untuk kesekian kali. Jika alasan yang diberikan pemerintah adalah imbas adanya kenaikan harga minyak mentah dunia akibat perang Rusia-Ukraina maka hal ini membuktikan minyak mentah kita yang melimpah dikuasai Liberal, membuat Asing untung namun rakyat sendiri buntung. Kalaupun menurut Direktur Pertamina dalam pernyataanya beberapa waktu lalu yang mengatakan harga BBM Indonesia masih tergolong yang termurah daripada negara lain, hal ini tidak bisa diterima begitu saja, karena kita melihat sisi lain jumlah pendapatan perkapita masyarakat Indonesia juga menjadi yang terendah dibanding negara lain.”Jelas Iskan.

Masih menurut Iskan, KAMMI OKU Raya turut memberi pernyataan sikap bahwa menuntut Pemerintah menurunkan harga bbm, menolak perpanjangan masa jabatan dan waktu pemilu karena melanggar peraturan konstitusi dan menuntut pemerintah untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok.

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*