OKU, beritakite.com – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) secara resmi menyampailakn aspirasi masyarakat OKU kepada Ketua DPW dan Ketua Fraksi PKS DPRD Sumsel terkait Kondisi Kabupaten OKU yang dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun terakhir dipimpin oleh seorang Pelaksana Harian (Plh) Bupati pasca wafatnya Bupati OKU terpilih hasil Pilkada Serentak tahun 2020 Drs. H. Kuryana Azis dan disusul wafatnya pula Wakil Bupati terpilih Drs. Johan Anuar.
Penyerahan aspirasi masyarakat tersebut disampaikan saat acara Halal Bihalal dan Pelatihan Kepemimpinan Daerah DPTD PKS Se Sumsel yang dilaksanakan di Hotel Grand Nikita Prabumulih, Selasa (17/5/2022).
Aspirasi masyarakat OKU tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua DPD PKS OKU Azwar Aripin, M.Pd.I., didampingi Sekretris Yudi Hardiyanto, S.Pd., dan diterima langsung oleh Ketua DPW PKS Sumsel Muhamad Toha,S.Ag., dan Ketua Fraksi PKS DPRD Sumsel Askweni, S.Pd., serta didampingi anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PKS Ahmad Toha, SE dan Firdaus, SE.
Kepada awak media Ketua DPD PKS OKU Azwar Aripin didampingi Sekretaris PKS OKU Yudi Hardiyanto menegaskan bahwa apa yang mereka sampaikan tersebut adalah murni aspirasi masyarakat OKU.
Dijelaskan oleh Azwar bahwa akhir-akhir ini setelah selama 1 tahun 2 bulan Kabupaten OKU dipimpin oleh seorang Plh Bupati, pihaknya sering menerima aspirasi masyarakat berupa keluhan karena tidak bisa mendapatkan hak mereka dikarenakan Kabupaten OKU masih dipimpin oleh seorang Plh Bupati.
“Kabupaten OKU yang telah 1 tahun 2 bulan dipimpin oleh Plh Bupati adalah sebuah masalah serius, karena ini merugikan ribuan warga OKU,” ujar Azwar Aripin.
Dijelaskan oleh Azwar bahwa permasalahan tersebut disebabkan adanya keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh seorang pelaksana harian, sehingga yang bersangkutan tidak bisa melakukan langkah-langkah startegis dalam pengelolaan pemerintahan di Kabupaten OKU.
Dengan adanya keterbatasan tersebut, maka rakyat OKU menurut Azwar sangat dirugikan dengan lamanya kekosongan kepemimpinan itu. Dari sisi kepegawaian, dibeberkan oleh Azwar ada ribuan PNS, CPNS dan Pensiunan serta P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang tidak bisa mendapatkan hak mereka.
“Kami sering menerima keluh kesah kawan-kawan PNS yang belum bisa naik pangkat, kemudian kawan-kawan CPNS yang belum bisa menjadi PNS padahal sebagian dari mereka menjadi CPNS telah lebih dari 3 tahun, kemudian kawan-kawan yang lulus seleksi P3K namun hingga hari ini belum bisa diangkat sebagai P3K, serta para pensiunan PNS yang belum bisa mendapatkan gaji pensiun mereka, bahkan ada anak dari pensiunan ini yang mengadu ke kita bahwa orang tuanya sejak mulai pensiun hingga yang bersangkutan meninggal dunia belum bisa mendapatkan gaji pensiunnya, ini kan tragis,” beber Azwar.
Akibat keterbatasan kewenangan Plh Bupati tersebut, ditegaskan pula oleh Azwar masyarakat OKU gagal mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah, karena banyaknya jabatan eselon 2 yang diisi oleh seorang pelaksana tugas (Plt).
Sedangkan dari sisi pengelolaan keuangan daerah dibeberkan oleh Azwar bahwa pada tahun anggaran 2021 hingga saat ini diketahui pemerintah Kabupaten OKU menanggung hutang kepada pihak ke-3 yang jumlahnya kurang lebih 119 milyar, beban hutang ini dijelaskan oleh Azwar ditengarai terjadi karena lemahnya kewenangan Plh Bupati dalam pengelolaan pemerintahan, sehingga banyak kepala OPD yang mengambil kebijakan tanpa memperhatikan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.
“Disatu sisi ini akan memberatkan keuangan daerah, dan disisi lain ini juga memberatkan kawan-kawan yang berprofesi sebagai kontraktor, karena kami juga menerima keluhan dari kawan-kawan kontraktor bahwa mereka terpaksa menanggung hutang kepada pihak lain demi menyelesaikan kewajiban mereka mengerjakan proyek di tahun 2021 lalu,” tambahnya.
Dengan penyampaian aspirasi kepada DPW PKS Sumsel dan Fraksi PKS Sumsel tersebut Azwar berharap kondisi Kabupaten OKU dapat menjadi perhatian para wakil rakyat ditingkat provinsi, dan Fraksi PKS DPRD Sumsel dapat mendesak Gubernur Sumsel untuk segara mengusulkan Penjabat (Pj) Bupati OKU ke Mendagri.
Terpisah Ketua DPW PKS Sumsel Muhammad Toha didampingi Ketua Fraksi PKS Sumsel Askweni menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan masyarakat OKU yang telah menitipkan Aspirasinya kepada Fraksi PKS Sumsel melalui Ketua DPD PKS OKU.
“Insya Allah kami akan menyuarakan aspirasi masayarakat ini melalui Fraksi PKS Sumsel, kami akan mempertanyakan dan mendesak Gubernur Sumsel untuk segera mengusulkan Pj Bupati OKU sehingga permaslahan di OKU segera diselesaikan,” tegas Ketua DPW PKS Sumsel.
Komentar