Bertempat di Aula Kantor Wilayah, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel (Indro Purwoko), Para Pimpinan Tinggi Pratama, serta 28 Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel. Materi Penguatan ZI disampaikan langung oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial (Min Usihen), Staf Khusus Menteri Bidang Media dan Komunikasi (Milton Hasibuan), dan Analis Keimigrasian Ahli Utama (Sulistiarso).

Kegiatan dibuka langsung oleh Kakanwil, dilanjutkan dengan penyampaian capaian kinerja triwulan I dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel. Indro menyampaikan capaian target kinerja Kanwil Sumsel B03 telah mencapai 100%, dengan capaian nilai IKPA sebesar 97,27%. Selain itu, Indro juga menyampaikan bahwa tahun ini Kanwil Sumsel akan mengusulkan 23 satker menuju WBK/WBBM dengan rincian 1 satker Kantor Wilayah, 20 satker Pemasyarakatan, dan 2 satker Imigrasi. “Tidak hentinya saya mengingatkan bahwa pembangunan ZI adalah komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh pegawai. Hal ini merupakan proses yang panjang dan melelahkan, oleh karena itu kita harus berjuang keras bersama-sama,” ungkap Indro.

Selanjutnya, Milton memberikan paparan mengenai pembinaan kinerja di kantor wilayah. Di sela-sela paparannya, Milton menyampaikan bahwa mewujudkan pelayanan publik bertaraf internasional bukanlah sesuatu yang utopis maupun khayalan belaka, hal ini bisa diwujudkan dengan komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh jajaran. “Dengan pembangunan SDM dan sarana prasarana yang baik, serta pembuatan SOP yang dipublikasikan dengan baik di ruang pelayanan, saya yakin pelayanan publik bertaraf internasional dapat kita wujudkan. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together,” ungkap Milton.

Kegiatan ditutup dengan pemaparan materi mengenai pembangunan ZI menuju WBK/WBBM oleh Min Usihen. Min menyampaikan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan langkah akselerasi guna mencapai sasaran reformasi birokrasi. Sasaran yang dimaksud yaitu pemerintah yg bersih dari KKN dan akuntabel, birokrasi yang efektif, efisien, dan berkinerja tinggi, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Unit kerja yang berhasil membangun zona integritas diharapkan akan menjadi role model bagi unit kerja lainnya untuk menuju WBK dan WBBM. “Membangun zona integritas harus dengan cara-cara yang berintegritas,” tutup Min. (Ril).